Home » , , , » Bom Waktu Utang Bailout

Bom Waktu Utang Bailout

Buku ini mengandung nilai moral dan sosial yang bermanfaat bagi kehidupan bernegara. Jika bailout dilakukan tanpa moral dan akal budi, maka bailout dengan mudah akan berubah menjadi “mother of corruption” (induk dari segala korupsi). Disamping itu, kebijakan yang membebani publik bahkan hingga akhir zaman wajib dijabarkan secara transparan.
Menjelaskan dengan rinci bailout tahap I yang oleh masyarakat dan media massa selama ini dikenal sebagai BLBI, namun hanya sedikit yang memahami bahwa kasus tersebut diangsur pemerintah hingga tahun 2043. Penjelasan secara rinci bailout tahap II (lengkap dengan nama dan nominal bailout) merupakan hal baru, karena selama 15 tahun terakhir tidak ada satupun buku atau media lain yang menjelaskannya secara jelas dan lengkap. 
Materi buku ini sangat dibutuhkan oleh sejumlah kalangan yang skeptis setiap membaca berita utang pemerintah terus meningkat, tapi tidak pernah dijelaskan kegunaannya. Buku ini dapat mengatasi masalah kebutuhan tersebut, karena penulis berpengalaman luas di perbankan khususnya di bidang audit. Secara keseluruhan, buku ini spesial karena karena tidak ada literatur khusus yang membahas masalah bailout.
Kosakata bailout mulai dikenal luas masyarakat Indonesia sejak kasus bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun pada tahun 2008 yang menggegerkan. Hiruk pikuk bailout bank yang telah diganti namanya menjadi Bank Mutiara tersebut juga dicermati oleh DPR-RI dengan membentuk Pansus Bank Century. Bahkan, KPK jilid 3 juga berjanji di depan publik untuk mengusutnya hingga tuntas. Faktanya, hingga detik ini kasus bailout bank Century tersebut tidak pernah terungkap. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memahami makna bailout secara utuh.
Perhatian besar terhadap kasus Bank Century tersebut patut dihargai sebagai kontrol sosial masyarakat. Namun hal itu ibarat “semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak”. Sebab, masalah yang jauh lebih besar berupa bailout yang dilakukan tahun 1998 hingga 2002 sama sekali luput dari perhatian. Bailout tersebut secara teknis dibagi menjadi 2 tahap, yaitu bailout tahap I dinamakan BLBI dan bailout tahap II dinamakan Rekapitalisasi. Total biaya awal yang dikeluarkan pemerintah untuk bailout tersebut adalah Rp734 triliun, terdiri dari bailout tahap I Rp273 triliun (BLBI Rp164 dan lainnya Rp109 triliun) serta bailout tahap II atau Rekapitalisasi Rp 461 triliun. Seluruh biaya bailout tersebut ditanggung pemerintah dengan Surat Utang Negara.
Permasalahannya, nyaris seluruh lapisan masyarakat (termasuk media massa) hanya sering membahas BLBI. Perdebatan tentang BLBI itu hingga kini tidak pernah tuntas, termasuk janji KPK untuk mengusutnya. Padahal, porsi BLBI terhadap total biaya awal bailout hanya mencakup 22% dari Rp734 triliun. Yang membedakan, Surat Utang untuk BLBI diangsur atau dicicil lewat APBN hingga tahun 2043 dengan bunga hanya 0,1% per tahun. Sedang Surat Utang untuk rekapitalisasi tidak ada yang bertanggung jawab melunasi atau mengangsur. Seluruhnya dibebankan kepada APBN baik pokok maupun bunganya yang diberikan sesuai bunga pasar. Singkat kata, bailout ini diberikan secara cuma-cuma sehingga menyimpang dari prinsip kehidupan universal “there’s no such thing as a free lunch” (tak ada makan siang gratis)

0 komentar: